SUKABUMI.Media Mabes Bharindo
Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang digelar di Pangrango Resort, kawasan Salabintana, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (24/10/2026), menetapkan Drs. H. Asep Japar, M.M., sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.
Pelaksanaan Musda tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus upaya menyatukan kembali seluruh kader untuk menghadapi agenda politik mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus dan kader Partai Golkar dari berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah pimpinan atau perwakilan partai politik lintas partai juga turut diundang, di antaranya dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan, Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra.
Hadir pula Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., Hj Dewi Asmara,S.H.M.H. serta Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030, H. Daniel Muttaqien Syafiuddin, S.T.
Penetapan Asep Japar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi menjadi bagian dari proses penguatan struktur dan konsolidasi internal partai. Dalam pelaksanaannya, Musda berlangsung dengan mengedepankan kesepahaman antarkader agar perbedaan pandangan tidak berlarut-larut dan kepentingan organisasi tetap menjadi prioritas.
*Asep Japar: Golkar Milik Bersama, Konsolidasi Harus Sampai Akar Rumput*
Saat diwawancarai awak media, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., menyampaikan harapannya agar ke depan Partai Golkar semakin solid, termasuk dalam memperkuat basis dukungan hingga tingkat akar rumput.
Menurutnya, penguatan organisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen kader, termasuk generasi muda dan kalangan milenial.
“Harapannya, ke depan kita bisa mendorong keberlanjutan kepemimpinan eksekutif hingga dua periode. Secara teknis, kita harus mendongkrak kekuatan sampai ke akar rumput. Apalagi dari kalangan milenial, itu harus kita dorong lagi agar menjadi lebih baik,” ujar Asep Japar.
Ia juga menegaskan bahwa dinamika internal tidak seharusnya menjadi alasan bagi kader untuk terpecah dalam kelompok-kelompok tertentu.
Menanggapi pertanyaan mengenai ada atau tidaknya kubu yang berbeda di internal Golkar Kabupaten Sukabumi, Asep Japar menyebut bahwa dirinya bersama Budi Azhar Mutawali telah mencapai kesepakatan untuk menjaga kebersamaan.
“Betul, kita sudah sepakat dengan Pak Budi bahwa Partai Golkar ini milik kita bersama,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan menjaga soliditas setelah proses Musda selesai dilaksanakan.
*Budi Azhar Mutawali Tekankan Loyalitas dan Kebersamaan Kader*
Dalam kesempatan yang sama, Budi Azhar Mutawali menyampaikan bahwa Musda XI Partai Golkar Kabupaten Sukabumi tahun 2026 telah selesai dilaksanakan dan menetapkan Asep Japar sebagai Ketua DPD.
Ia menyebut kebersamaan dan loyalitas kader menjadi modal penting dalam menjalankan agenda organisasi ke depan.
“Alhamdulillah, Musda XI Partai Golkar tahun 2026 sudah selesai dilaksanakan dan sudah memutuskan Pak Bupati, Pak Asep Japar, menjadi Ketua DPD. Ini adalah bentuk loyalitas kader Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang tak terbatas. Karena itu, seluruh kader harus solid ke depan,” ujar Budi Azhar.
Ia menambahkan, dirinya bersama Asep Japar memiliki tujuan yang sama, yakni membesarkan Partai Golkar dan memperkuat konsolidasi organisasi di Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, kebersamaan seluruh kader diperlukan agar program dan target partai dapat dijalankan secara terarah.
*Daniel Muttaqien: Musda Berakhir dengan Kesepahaman*
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, H. Daniel Muttaqien Syafiuddin, S.T., menjelaskan bahwa dinamika dalam Musda merupakan bagian yang wajar dari proses politik dan demokrasi internal partai.
Ia mengapresiasi sikap para kader yang dinilainya mampu mengedepankan kedewasaan berpolitik sehingga proses Musda dapat diselesaikan melalui kesepahaman.
“Karena kita juga Golkar, akhirnya semua bisa terselesaikan dengan baik. Dengan kedewasaan kader-kader kita dan pengalaman berpolitik yang dimiliki, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita dapat bersatu kembali untuk kepentingan partai yang lebih besar,” ungkap Daniel saat diwawancarai awak media.
Menurutnya, hasil Musda harus menjadi modal bagi seluruh kader dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai kontestasi politik mendatang, mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan presiden.
Daniel menegaskan bahwa konsolidasi tidak boleh berhenti setelah kepengurusan baru ditetapkan. Seluruh kader harus kembali bekerja bersama dan mengesampingkan perbedaan kelompok demi menjalankan agenda organisasi.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu menuju kontestasi politik berikutnya relatif terbatas. Oleh karena itu, konsolidasi struktur, penguatan basis kader, serta penyusunan program kerja perlu segera dilakukan.
“Sudah tidak ada waktu lagi untuk menjadi kelompok-kelompok tertentu atau faksi-faksi tertentu. Kita semuanya satu keluarga besar, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk kebesaran Partai Golkar, khususnya di Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Terkait target organisasi, Daniel menyampaikan bahwa Partai Golkar perlu berupaya menambah perolehan kursi legislatif, mempertahankan capaian politik yang telah diraih, serta mempersiapkan diri menghadapi pemilihan kepala daerah berikutnya.
*Daniel Jelaskan Mekanisme Diskresi Ketua Umum*
Dalam sesi wawancara, Daniel juga menjelaskan mengenai diskresi yang menjadi dasar dalam proses penetapan kepemimpinan Partai Golkar di Kabupaten Sukabumi.
Ia menerangkan bahwa diskresi merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Golkar dan bukan mekanisme yang secara khusus hanya diperuntukkan bagi kader yang menjabat sebagai kepala daerah.
Menurut Daniel, diskresi dapat diberikan berdasarkan sejumlah pertimbangan organisasi, termasuk bagi kader yang belum memenuhi persyaratan masa kepengurusan maupun bagi ketua DPD yang telah menjalani dua periode kepemimpinan dan hendak mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya.
“Diskresi itu menjadi kewenangan Ketua Umum. Surat diskresi tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pada periode sebelumnya, surat seperti itu dikeluarkan oleh bidang kepartaian, sedangkan pada periode Pak Bahlil, surat diskresi ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen,” jelas Daniel.
Ia menambahkan, diskresi tersebut disampaikan secara kelembagaan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses organisasi.
Daniel juga menegaskan bahwa penetapan diskresi tidak semata-mata didasarkan pada status seseorang sebagai kepala daerah. Menurutnya, terdapat sejumlah variabel dan pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum keputusan diterbitkan.
“Saya yakin ketika Ketua Umum mengeluarkan diskresi, tentu melalui pertimbangan yang panjang dan matang. Hal itu juga dikaji oleh bidang organisasi, kepartaian, serta bidang terkait lainnya sebelum keputusan dikeluarkan,” ujarnya.
Mengenai pertimbangan khusus untuk Kabupaten Sukabumi, Daniel menyebut bahwa terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar keputusan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penjelasan terperinci mengenai pertimbangan Ketua Umum perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak yang berwenang.
*Kedewasaan Berpolitik Jadi Kunci Penyatuan Kader*
Daniel turut menanggapi dinamika yang berkembang sebelum pelaksanaan Musda, termasuk munculnya nama-nama kader yang berpotensi maju sebagai calon ketua DPD.
Ia menyatakan bahwa keinginan kader untuk menduduki posisi kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan organisasi politik. Menurutnya, dinamika pencalonan harus dikelola melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak menimbulkan perpecahan berkepanjangan.
“Golkar ini memiliki kader-kader yang hebat. Kalau ada banyak calon atau banyak orang yang ingin menjadi ketua, itu hal yang wajar. Namun, dari sejumlah Musda yang telah kami laksanakan, kecenderungannya adalah adanya kesepahaman dan niat untuk mencapai mufakat sebelum musyawarah berlangsung,” katanya.
Ia menilai pengalaman politik dan kedewasaan kader menjadi faktor penting dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Hal itu, menurutnya, perlu terus dipelihara demi menjaga keutuhan organisasi.
Menanggapi dinamika yang melibatkan Budi Azhar Mutawali dan Asep Japar, Daniel memandang bahwa kesamaan perspektif mengenai masa depan partai menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya kesepakatan.
“Ini bukan semata-mata soal siapa yang maju atau tidak maju, tetapi lebih pada kedewasaan berpolitik dan pengalaman yang dimiliki kader-kader kita. Saya yakin tujuannya sama, yaitu untuk kebesaran Partai Golkar,” ujarnya.
*Perkuat Organisasi dan Persiapan Pemilu Mendatang*
Dengan berakhirnya Musda XI, kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Sukabumi diharapkan segera melanjutkan agenda konsolidasi, memperkuat struktur hingga tingkat bawah, serta menyatukan seluruh kader dalam pelaksanaan program kerja organisasi.
Penetapan Asep Japar sebagai Ketua DPD menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk membangun komunikasi internal, merangkul berbagai elemen kader, dan menyusun langkah strategis menghadapi agenda politik berikutnya.
Sejumlah target yang disampaikan dalam Musda meliputi penguatan basis dukungan di tingkat akar rumput, keterlibatan generasi muda, peningkatan perolehan kursi legislatif, serta persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah mendatang.
Para pimpinan partai yang hadir juga menekankan pentingnya menjadikan hasil Musda sebagai landasan untuk memperkuat kebersamaan dan menghindari perpecahan internal.
Musda XI Partai Golkar Kabupaten Sukabumi tahun 2026 pun menjadi momentum bagi seluruh kader untuk kembali menyatukan langkah, memperkuat organisasi, dan menjalankan agenda partai berdasarkan hasil musyawarah serta keputusan yang. telah ditetapkan.
Reporter: Herlan
