Media Mabes Bharindo
**SUKABUMI** – Puluhan anggota Koalisi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Sukabumi menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Senin (24/8/2026).
Dalam aksinya, massa mendesak Kejari Sukabumi membuka informasi mengenai proyek-proyek strategis pemerintah yang mendapat pendampingan atau pengawalan Kejaksaan. Mereka meminta sedikitnya empat informasi dasar, yakni **nama proyek, lokasi, nilai anggaran, serta pihak yang melakukan pendampingan atau pengawalan**.
Massa menegaskan, tuntutan tersebut bukan untuk membuka dokumen teknis proyek secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara.
> “Kami tidak meminta RAB. Kami hanya ingin tahu proyeknya apa, lokasinya di mana, berapa anggarannya dan dikawal siapa,” tegas salah seorang orator.
Selain keterbukaan informasi, massa juga mempersoalkan komunikasi Kejari Sukabumi dengan insan pers. Mereka menilai terdapat dugaan perlakuan yang tidak seimbang terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, khususnya ketika melakukan konfirmasi.
Menurut massa, pers merupakan bagian dari kontrol sosial dan jurnalis berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Jika ada informasi yang dikecualikan, mereka meminta pihak Kejaksaan menjelaskan dasar hukumnya secara terbuka.
Aksi tersebut juga diwarnai desakan agar pimpinan Kejaksaan mengevaluasi **Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi**, bahkan massa meminta pejabat tersebut dicopot karena dinilai menimbulkan kesan diskriminatif terhadap jurnalis.
Massa menyatakan akan menyampaikan permohonan informasi secara resmi kepada Kejari Kabupaten Sukabumi. Jika tidak mendapat jawaban atau ditolak tanpa alasan yang jelas, mereka siap menempuh mekanisme keberatan hingga sengketa informasi ke **Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**.
Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian.
Bagi massa, perjuangan tersebut bukan untuk melemahkan institusi Kejaksaan, melainkan mendorong transparansi dan memastikan penggunaan APBN maupun APBD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
**“Transparansi bukan ancaman. Justru keterbukaan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pengelolaan uang negara,”** tegas perwakilan massa.
Team mbs
