SUKABUMI Media Mabes Bharindo.
Kabar penting datang dari sengketa pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan Ence Benno terhadap keputusan Bupati Sukabumi terkait pemberhentian dirinya dari jabatan Kepala Desa Babakanjaya periode 2023-2031
Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG, yang dibacakan pada Selasa, 17 November 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Selain itu, pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dua keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya atas nama Ence Benno, tertanggal 17 Juni 2026.
Dua keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut masing-masing diterima pada 17 Juni 2026 pukul 10.00 WIB dan 19 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
Wajib Cabut SK dan Pulihkan Jabatan Ence Benno
Tidak hanya menyatakan keputusan pemberhentian tersebut batal atau tidak sah, PTUN Bandung juga mewajibkan Bupati Sukabumi selaku Tergugat untuk mencabut kedua keputusan tersebut.
Lebih jauh, dalam amar putusan angka empat, majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan kembali hak, kedudukan, jabatan, harkat, dan martabat Ence Benno seperti semula sebagai Kepala Desa Babakanjaya untuk masa jabatan 2023- 2031
Pemulihan tersebut juga mencakup hak-hak keuangan berupa penghasilan tetap, tunjangan, serta fasilitas jabatan yang melekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dalam amar putusan mengenai biaya perkara, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 397.500.
Kuasa Hukum: Putusan Ini Harus Dihormati dan Dilaksanakan
Kuasa Hukum Ence Benno dari MA & Partners Law Firm Moh Amin, SH., MH., MM menjadi narasumber dalam perkara tersebut.
Putusan ini menjadi perkembangan hukum penting dalam sengketa pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya. Sebab, pengadilan tidak hanya membatalkan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa, tetapi juga memerintahkan pemulihan kedudukan dan hak-hak Penggugat.
Publik kini menantikan langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Bupati Sukabumi, dalam menindaklanjuti amar putusan tersebut.
Jangan Sampai Putusan Pengadilan Hanya Berhenti di Atas Kertas
Putusan PTUN tersebut menjadi pengingat bahwa setiap keputusan pejabat pemerintahan harus berlandaskan hukum, memenuhi prosedur administrasi, serta menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kewenangan kepala daerah dalam mengambil keputusan administrasi pemerintahan bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap kebijakan yang berdampak terhadap hak seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Dengan dikabulkannya seluruh gugatan Ence Benno, pelaksanaan amar putusan menjadi perhatian penting. Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan menghormati putusan pengadilan dan menjalankan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan materi amar putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG yang diberikan kepada redaksi.
Untuk menjaga keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Bupati Sukabumi maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi terkait tindak lanjut putusan tersebut.
Reporter : Herlan